Sumber : Detik.com / Oleh : admin / Kategori : NASIONAL / Post date : 25-04-2026



Viral di media sosial narasi soal anggaran layanan Zoom meeting di Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut mencapai Rp 5,7 miliar untuk 9 bulan. Dalam unggahan itu, anggaran disebut setara sekitar Rp 633 juta per bulan.

Sejumlah warganet menyoroti besarnya anggaran tersebut di tengah isu efisiensi belanja pemerintah.

"Dimana-mana efisiensi, kenapa ini pemborosan?" tulis salah satu netizen.

BGN buka suara terkait hal ini. Kepala BGN Dadan Hindayana, menjelaskan pengadaan layanan video conference tersebut untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Dadan, program tersebut melibatkan banyak pihak dari pusat hingga daerah sehingga membutuhkan sistem koordinasi yang masif dan terintegrasi.

"Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program," ujar Dadan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, layanan video conference yang digunakan bukan sekadar aplikasi rapat biasa, melainkan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN.

Sistem tersebut memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.

Layanan ini akan digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (eselon II), pejabat administrator (eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Dadan menyebut, fasilitas ini digunakan untuk berbagai kebutuhan program, seperti rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis, evaluasi program, hingga edukasi publik.

Dengan kapasitas besar tersebut, BGN disebut dapat menjangkau puluhan ribu peserta secara bersamaan, termasuk pelaksana di wilayah yang membutuhkan arahan langsung dari pusat.

"Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program," tutupnya.

Baca artikel detikHealth, "BGN Buka Suara soal Anggaran Zoom Meeting Capai Rp 5,7 M, Ini Alasannya" selengkapnya https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8460338/bgn-buka-suara-soal-anggaran-zoom-meeting-capai-rp-5-7-m-ini-alasannya.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/