Pemerintah Indonesia mengungkap perkembangan positif dalam negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pembahasan dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) telah mencapai kesepakatan yang dinilai sangat optimal bagi kepentingan nasional.
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa hasil negosiasi ini berpotensi memberikan kejutan bagi dunia usaha, khususnya pada sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang memiliki volume ekspor besar ke pasar AS. Kesepakatan tersebut direncanakan akan ditandatangani langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada pertengahan Februari 2026.
“Hasil negosiasi tarif kita sangat baik. Ada beberapa komoditas dengan ekspor tinggi ke Amerika Serikat yang berhasil kita negosiasikan secara sangat optimal,” ujar Susiwijono saat menghadiri acara Dua Dekade Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan, kesepakatan ini membuka peluang pemberian fasilitas tarif atau hak istimewa perdagangan dari pihak AS terhadap produk Indonesia. Pemerintah berharap perjanjian tersebut dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada kuartal pertama 2026.
“Harapannya, ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi di awal tahun. Dalam waktu dekat, detail kesepakatan akan kami sampaikan setelah penjadwalan penandatanganan oleh kedua kepala negara dikonfirmasi,” tambahnya.
Meski demikian, pemerintah tetap mencermati dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi. Susiwijono menyoroti kebijakan tarif yang kerap digunakan Amerika Serikat sebagai instrumen tekanan geopolitik, yang berdampak langsung pada rantai pasok dan perdagangan global.
“Kita harus waspada, karena penggunaan tarif sebagai alat politik ekonomi dapat memengaruhi struktur supply chain dunia dan menjadi tantangan tersendiri bagi diplomasi ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan akan terus mengawal implementasi kesepakatan ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh pelaku usaha dan perekonomian nasional.
Berita Terkait
Tidak ada berita terkait
