Gelombang protes di Iran yang pecah sejak akhir Desember lalu awalnya dipicu oleh tekanan ekonomi. Namun, aksi tersebut berkembang menjadi gerakan massa yang menentang pemerintah, dengan demonstrasi besar-besaran berlangsung selama beberapa hari sejak 8 Januari.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia menuduh otoritas Iran melakukan tindakan keras terhadap para demonstran. Mereka menyebut aparat keamanan menembaki massa di jalanan, bahkan saat akses internet dibatasi, yang dinilai sebagai upaya membungkam informasi ke dunia luar.
Di tengah situasi itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan peringatan keras kepada pemerintah Iran. Ia menegaskan bahwa Washington tidak akan tinggal diam jika terjadi pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa. Trump juga sempat menyerukan agar rakyat Iran mengambil alih institusi negara, sembari mengatakan bahwa “bantuan sedang dalam perjalanan.”
Namun, Trump kemudian menarik kembali rencana serangan militer terhadap Iran. Ia mengklaim keputusan itu diambil setelah Teheran menghentikan lebih dari 800 eksekusi mati, yang disebut terjadi di bawah tekanan Amerika Serikat.
Di sisi lain, pemerintah Iran menegaskan sikap tegasnya terhadap segala bentuk intervensi asing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan negaranya tetap percaya diri menghadapi tekanan eksternal.
Ia juga menanggapi kehadiran kapal perang Amerika Serikat di kawasan, dengan menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan menggoyahkan tekad Iran dalam mempertahankan kedaulatan negaranya.
Ketegangan antara kedua negara pun masih terus dipantau dunia internasional, seiring situasi di Iran yang belum sepenuhnya mereda.
