Arab Saudi dan delapan negara mayoritas Muslim, termasuk mediator Gaza Qatar dan Turki, telah setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Indonesia termasuk negara yang mendukung Dewan Perdamian tersebut untuk mengakhiri konflik Gaza.
Hal tersebut diumumkan secara resmi oleh akun X Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kemlu menyebut Indonesia dan negara muslim lainnya menyambut baik undangan untuk bergabung ke Dewan Perdamaian tersebut.
"Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," tulis Kemlu RI, Kamis (22/1/2026).
Bergabungnya Indonesia itu untuk menegaskan kembali komitmennya mendukung pemerintahan transisi dalam rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza.
"Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza," kata Kemlu RI.
Hal itu juga sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.
Pengumuman itu juga disampaikan dalam pernyataan bersama yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi bersama para menteri luar negeri lain yang tergabung Dewan Perdamaian tersebut, dilansir AFP, Kamis (22/1/2026).
Dalam pernyataan bersama itu diputuskan para Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Uni Emirat Arab akan bergabung dengan badan yang akan dipimpin oleh Trump tersebut. Mereka menyatakan dukungannya terhadap "upaya perdamaian" Trump dalam konflik Gaza.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Kuwait melalui akun X resminya mengatakan negaranya juga telah menerima undangan berabung ke Dewan Perdamaian tersebut.
Undangan dikirim ke puluhan pemimpin dunia dengan permintaan dana sebesar $1 miliar untuk kursi tetap di dewan tersebut. Namun Arab Saudi tidak menyebutkan pembayarannya lebih rinci.
Meskipun awalnya dimaksudkan untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, dewan tersebut tampaknya tidak membatasi perannya hanya pada Jalur Gaza dan tampaknya ingin menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memicu kemarahan beberapa sekutu AS termasuk Prancis.
Langkah ini juga terjadi di tengah ketegangan antara UEA dan Arab Saudi. Kedua negara tersebut telah berupaya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintahan Trump dengan janji-janji investasi dan kesepakatan bisnis.
Sementara itu Prancis telah mengindikasikan tidak akan bergabung dengan dewan tersebut. Sedangkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menerima undangan bergabung Dewan Perdamaian tersebut.
Namun, ia keberatan dengan dimasukkannya Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi dalam "Dewan Eksekutif Gaza" yang beroperasi di bawah badan tersebut.
