Pemerintah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Untuk program tersebut, negara mengalokasikan dana sekitar Rp335 triliun atau setara Rp1,2 triliun per hari, sebagai upaya memastikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Besarnya anggaran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Program ini diharapkan mampu menekan angka kekurangan gizi sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi kesehatan dan produktivitas masyarakat.
Namun, di sisi lain, APBN 2026 juga disertai strategi pembiayaan yang agresif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, pemerintah merencanakan penarikan utang sebesar Rp832,20 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp689,14 triliun, serta membiayai berbagai investasi dan kewajiban pemerintah lainnya.
Kombinasi antara belanja sosial besar dan pembiayaan utang ini menjadikan APBN 2026 sebagai salah satu tahun anggaran yang krusial. Pemerintah menegaskan seluruh perencanaan tersebut disusun secara terbuka dan tercantum dalam dokumen resmi negara.
Ke depan, tantangan utama bukan hanya pada besarnya anggaran, melainkan pada efektivitas pelaksanaan dan dampak nyata di lapangan. Publik akan menilai apakah program makan bergizi gratis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus memastikan beban fiskal yang ditanggung hari ini tidak menjadi beban berlebihan bagi generasi mendatang.
Evaluasi dan laporan realisasi anggaran di akhir tahun anggaran nantinya akan menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan ini, sekaligus menjawab pertanyaan besar tentang keseimbangan antara niat baik negara dan konsekuensi fiskal jangka panjang.
